Menteri Susi: Indonesia Satu-satunya Negara yang Tak Punya Regulasi Kelautan

JAKARTA, KOMPAS.com – Bagi seorang Susi Pudjiastuti, kekayaan laut Indonesia terlalu besar untuk tidak dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, dan malah justru dimanfaatkan oleh asing. Pengusaha lobster yang kini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai regulasi yang ada di Indonesia tidak mendukung penjagaan kekayaan laut dari asing.

“Kalau kita bicara natural fishing, seluruh dunia kita paling top, karena cuma kita satu-satunya negara yang tidak punya regulasi, restriksi,” kata Susi, di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Susi mencontohkan, Oman dan Australia adalah dua negara yang mengeluarkan kebijakan restriksi, sehingga kapal-kapal asing tidak bebas berkeliaran di wilayah perairan mereka. Australia bahkan telah menutup 70 persen laut mereka dari sentuhan asing.

“Semua negara ada aturannya, Indonesia tidak. Memang ada zonasi, tapi berapa luas, kapan, ada beberapa aturan yang belum kuat,” kata Susi.

Akibat regulasi yang lemah, Susi khawatir akan lebih banyak negara lain menjarah kekayaan laut Indonesia. “Lobster dalam satu kali panen itu bisa sampai 8.000-14.000 ton. Kalau itu kosong dari wilayah lain, semua larinya sekarang ke Indonesia,” terang Susi.

Susi mencontohkan regulasi lain yang ada di Australia. Untuk mendapat konsesi menangkap lobster di perairan Australia, perusahaan atau seseorang harus menyetor 1 juta dollar AS.

Dari kenyataan tersebut, di samping membenahi regulasi yang ada, Susi bilang juga akan mendorong nelayan dalam negeri untuk lebih berorientasi komersial. “Saya hanya berpikir simple. Mendorong mereka (nelayan) kembali ke laut,” tandas Susi.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pro Kontra Susi Pudjiastuti